enam Jurus Kontroversi Jokowi, Dari Iuran BPJS Hingga Ciptaker

enam Jurus Kontroversi Jokowi, Dari Iuran BPJS Hingga Ciptaker

enam Jurus Kontroversi Jokowi, Dari Iuran BPJS Hingga Ciptaker

JawaPos. com – Sepanjang 2020 ini setidaknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat enam kebijakan kontroversi. Hal ini menjadi perhatian luas karena banyak kalangan yang mengeluhkan kebijakan-kebijakan yang tak berpihak kepada rakyat.

Berikut ini catatan JawaPos. com enam kontroversi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi:

1. Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan tubuh

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini diatur di dalam Perpres Nomor 64 Tarikh 2020 tentang Jaminan Kesehatan. Patokan tersebut diteken oleh Presiden Jokowi pada 5 Mei lalu, setelah pandemi Covid-19 berlangsung selama perut bulan. Adapun kenaikan tarif mulai berlaku pada 1 Juli 2020.

Iuran peserta sendiri kelas I naik dari Rp 80. 000 menjadi Rp 150. 000. Iuran peserta mandiri posisi II juga meningkat dua kala lipat dari 51. 000 menjadi Rp 100. 000.

Hanya peserta kelas III yang iurannya tidak naik karena disubsidi pemerintah. Kenaikan untuk peserta status III baru mulai berlaku di Januari 2021, dari Rp 25. 500 menjadi Rp 35. 000.

2. Teken UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi juga telah meneken UU Cipta Kerja itu. UU tersebut juga telah diberi nomor 11 tahun 2020 mengenai Cipta Kerja. Adapun sebelumnya, DPR bersama dengan pemerintah untuk mengesahkan UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020. Padahal elemen pekerja, akademisi dan juga mahasiswa melayani penolakan terhadap UU tersebut.

Aksi masa menolak UNDANG-UNDANG Cipta Kerja ini sempat berakhir ricuh. Bahkan ada juga pihak-pihak yang melakukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Adapun, UNDANG-UNDANG Cipta Kerja ini disetujui sebab tujuh fraksi setuju, yakni Fraksi PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKB, PAN & PPP.

Sementara perut fraksi menolak, yakni Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat. Bahkan Fraksi Partai Demokrat melakukan laku walk out dari ruang paripurna sebagai bentuk penolakan pengesahan UU Cipta Kerja.

3. Perppu Covid-19

Presiden Jokowi menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 pada 31 Maret 2020. Perppu tersebut mendapat sorotan publik karena dinilai dapat membuka celah korupsi.

Pasal yang dipermasalahkan adalah:
– Pasal 27 Ayat (2), menyebutkan bahwa sejumlah pejabat yang melaksanakan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tak mampu dituntut, baik secara perdata maupun pidana asalkan dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

– Kausa 27 Ayat (3), mengatakan kalau segala tindakan termasuk keputusan dengan diambil berdasarkan Perppu Nomor satu Tahun 2020 bukan merupakan wujud gugatan yang dapat diajukan ke peradilan tata usaha negara.

Sejumlah pihak pun menggugat Perppu ini ke MK. Namun, pengesahan Perppu tetap berjalan bersih di DPR. Setidaknya pada 12 Mei 2020, DPR melalui kerap paripurna mengesahkan Perppu 1 Tarikh 2020 ini menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020.

Para pihak yang menggugat Perppu 1/2020 harus mencabut terlebih dahulu gugatannya karena dianggap telah kematian objek. Mereka pun mengajukan gugatan kembali terhadap UU 2/2020.

4. Perpanjangan Kala Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK)

UU Nomor 7/2020 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai hasil revisi, sempat melahirkan perbantahan. Terutama perpanjangan masa jabatan ketua konstitusi dari 5 menjadi 15 tahun.

UU tersebut disahkan dalam paripurna DPR satu September 2020, setelah pemerintah & dewan menyetujuinya. Pada 28 September Presiden Jokowi meneken UU tersebut, sehingga sehari berikutnya resmi valid.

Perpanjangan masa kedudukan hakim MK itu, melahirkan penuh protes dan ketidaksetujuan. Mengingat 15 tahun dianggap terlalu panjang, sementara tingkat kepercayaan publik juga masih belum tinggi.

5. Pilkada saat Pandemi

Kebijakan kontroversial selanjutnya Presiden Jokowi adalah tetap menunaikan Pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19. Komisi II DPR serta pemerintah sepakat Pilkada 2020 tentu digelar pada 9 Desember. Real, berbagai elemen masyarakat sudah meminta pilkada untuk ditunda karena mampu menjadi klaster penularan Covid-19.

Misalnya, organiasai masyarakat (ormas) Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kedua ormas itu menolak pemerintah langgeng memaksakan hajatan serentak kepala wilayah dilakukan pada Desember 2020 itu.

Kedua ormas itu menilai pandemi Covid-19 belum serupa berakhir bahkan setiap harinya langsung menunjukan penambahan angka. Sehingga benar berisiko menyelenggarakan Pilkada serentak. Kesejahteraan manusia harus menjadi yang menyesatkan utama.

6. Tunjuk Budi Gunadi Jadi Menkes

Presiden Jokowi merombak kabinetnya, salah satu dengan terkena adalah Terawan Agus Putranto selaku Menteri Kesehatan (Menkes) digantikan Budi Gunadi Sadikin.

Presiden Jokowi juga baru kala pertama menunjuk Menkes yang bukan belatar belakang seorang dokter. Melainkan Budi Gunadi Sadikan adalah seorang bankir.

Bahkan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera memgaku meragukan kinerja Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan yang menggantikan Terawan Agus Putranto.

Keraguan Mardani ini lantaran Budi Gunadi Sadikin bukanlah berlatar belakang seorang dokter. Melainkan seorang pengusaha serta juga berlatar belakang bankir.

“Saya memang agak kacau, karena Budi Gunadi ini membangun bisnisman, sebelumnya di Bank Sendiri, wakil menteri BUMN. Pola budi ekonominya malah bisa mendistrack (mengganggu) tujuan utama bahwa kesehatan itu punya sistem kesehatan nasional, ekosistem kesehatan nasional, ” ujar Mardani.

Anggota Komisi II DPR ini mengatakan, memang Tabiat Gunadi memiliki pendamping Dante Saksono Harbuwono sebagai Wakil Menteri Kesehatan tubuh. Namun ia nilai Kementerian Kesehatan tetap tidak akan maksimal dipimpin bukan berlatar belakang dokter.

“Harusnya ini dibalik, menterinya senior di bidang kesehatan, wakilnya boleh junior yang punya daya ekonomi atau punya kemampuan eksekutif, ” katanya.