KPK Tetapkan Mensos Juliari Batubara Tersangka Suap Bansos Covid-19

KPK Tetapkan Mensos Juliari Batubara Tersangka Suap Bansos Covid-19

KPK Tetapkan Mensos Juliari Batubara Tersangka Suap Bansos Covid-19

JawaPos. com – Tim Penyidik Premi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gajah Sosial Juliari Peter Batubara jadi tersangka kasus dugaan suap pemasokan barang atau jasa terkait bantuan sosial (Bansos) penangan Covid-19. Penetapan tersangka ini sebagai tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Jumat (5/12).

Selain Juliari, KPK serupa menetapkan dua lainnya sebagai simpulan penerima suap diantaranya Matheus Joko Santoso (MJS) selaku pejabat pelaksana komitmen (PPK) di Kemensos dan seorang berinisial AW. Selain tersebut sebagai pemberi suap KPK menetapkan, Aardian I M (AIM) dan Harry Sidabuke (HS) selaku pihak swasta.

“KPK menetapkan 5 orang tersangka dalam mengenai ini, ” kata Ketua KPK, Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Minggu (6/12) pagi buta.

Firli menjelaskan, OTT terhadap kelima orang yang ditetapkan sebagai tersangka bermula dari adamya dugaan suap yang diberikan oleh AIM dan HS kepada MJS, AW dan JPB. Sedangkan istimewa untuk JPB pemberian uangnya mencuaikan MJS dan SN selaku karakter kepercayaan JPB.

Pemberian uang akan dilakukan pada Sabtu 5 Desember 2020, sekitar tanda 02. 00 WIB di satu diantara tempat di Jakarta. Uang sebelumnya telah disiapkan AIM dan HS disalah satu apartemen di Jakarta dan di Bandung, yang dalam simpan didalam tukuh koper, tiga tas ransel dan amplop kecil yang jumlahnya sekitar Rp 14, 5 miliar.

“Dari hasil tangkap tangan ini terlihat uang dengan pecahan mata kekayaan rupiah
dan mata uang asing, masing-masing sejumlah sekitar Rp11, 9 Miliar, sekitar USD 171, 085 (setara Rp2, 420 M) dan sekitar SGD 23. 000 (setara Rp243 juta), ” mengakhiri Firli.

Sebagai Penyambut MJS dan AW disangkakan menyalahi Pasal 12 huruf an ataupun Pasal 12 huruf b ataupun Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Aksi Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tarikh 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Menangkap juga: OTT Pejabat Kemensos, KPK Amankan Uang dalam Kardus

Sementara itu, JPB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf seragam atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat satu ke 1 KUHP.

Pihak pemberi disangkakan melanggar Urusan 5 ayat (1) huruf seragam atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Aksi Pidana Korupsi.

Saksikan video berikut ini:

[embedded content]