Sesmenko: UU Cipta Kerja Berdampak Positif bagi Pengembangan KEK

Sesmenko: UU Cipta Kerja Berdampak Positif bagi Pengembangan KEK

Sesmenko: UU Cipta Kerja Berdampak Positif bagi Pengembangan KEK

JawaPos. com – Pemerintah optimistis UU Cipta Kegiatan dapat meningkatkan investasi dan penciptaan tenaga kerja. Sekretaris Menteri Pemimpin Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengutarakan, pemerintah telah membuat proyeksi kalau keberadaan UU Cipta Kerja bisa meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan lebih banyak daripada tidak ada.

“Target investasi setelah ada UU Cipta Kerja pada 2025 akan mencapai Rp 708, 250 triliun dengan penciptaan 672. 173 tenaga kerja. Sedangkan jika tidak ada UU Cipta Kerja, komitmen investasi pada 2025 hanya Rp246, 642 triliun secara penciptaan lapangan kerja hanya 43. 278 orang, ” kata Susiwijono dalam webinar Alinea Forum bertema “Memacu Investasi Lewat Kawasan Ekonomi Khusus. ”

Salah satu strategi yang dilakukan adalah membina Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Masa ini, di Indonesia sudah ada 15 KEK, dengan 11 hidup dan 4 dalam tahap pembangunan.

Keberadaan UU Membuat Kerja memudahkan investor untuk menerima perizinan dan nonperizinan. Bahkan direktur KEK dapat melaksanakan pelayananan sendiri kepabeanan dan tidak memerlukan teristimewa izin usaha kawasan industri.

UU Cipta Kerja selalu memberikan insentif dan kemudahan dalam KEK. Di antaranya pengembangan sistem elektronik terintegrasi secara nasional, pemberian fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM untuk jasa kena pajak dan barang kena pajak tak berwujud.

Menariknya, KEK nonindustri dapat melakukan impor bahan konsumsi. Selain itu, pemda tetap memberikan dukungan termasuk insentif wilayah. Tidak cukup dengan itu, Jawatan Nasional dapat menetapkan tambahan wahana dan kemudahan lain.

Sehingga dapat meningkatkan ekspor & substitusi impor, mempercepat terwujudnya pabrik 4. 0, mengembangkan wilayah dengan belum berkembang, mempercepat pengembangan daerah jasa/tersier serta memperbaiki neraca perdagangan.

“Sesuai dengan pokok pengembangan 2020-2025, ” ujarnya.

Head of Center of Investment, Trade and Industry, The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho menyebutkan, ada peran KEK terhadap perekonomian, yaitu liberalisasi perdagangan, sebagai laboratorium reformasi birokrasi dan institusi, penciptaan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi secara regional.

Setidaknya ada tiga kedudukan keberadaan UU Cipta Kerja terhadap KEK, yakni minimasi kewenangan, resentralisasi perizinan dan menyebabkan redefinisi KEK.
Di mana UU Membangun Kerja memungkinkan adanya UMKM dan koperasi sebagai pelaku usaha KEK.

Hal itu tampak dari Pasal 5 ayat 2 UU Cipta Kerja yang menuturkan badan usaha terdiri dari institusi usaha milik negara, badan daya milik daerah, koperasi, badan daya swasta berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha patungan atau liga.

Selain itu, Pencetus 1 ayat 7 dan Perkara 3 ayat 7 menyebutkan karakter usaha adalah pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha di KEK. Di dalam KEK disediakan tempat untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, baik sebagai pembantu kegiatan perusahaan yang berada dalam KEK.

Andry juga menjelaskan UU Cipta Kegiatan membuat peran admistrator semakin fleksibel. Terlihat dari UU Cipta Kegiatan pada Pasal 1 ayat 5 yang menyebutkan administrator adalah bagian kerja yang bertugas menyelenggarakan perizinan berusaha, perizinan lainnya, pelayanan & pengawasan di KEK.

Di Pasal 23 menyebutkan administrator bertugas menyelenggarakan perizinan berusaha & perizinan lainnya yang diperlukan sebab bandan usaha dan pelaku jalan, pelayanan nonperizinan yang diperlukan sebab badan usaha dan pelaku usaha serta pengawasan dan pengendalian dan operasionalisasi KEK.

Selain itu, administrator dapat mengambil mendaulat kewenangan bea dan cukai. Peristiwa itu terlihat dari Pasal 33A yang menyebutkan administrator dapat ditetapkan untuk melakukan kegiatan pelayanan kepabeanan mandiri berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan perkara pemerintahan di bidang keuangan.

“Beberapa hal lainnya dengan ada di UU Cipta Kerja klaster kawasan ekonomi, yaitu pengaturan upah di KEK mengikuti PERIHAL Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja dan UU Ketenagakerjaan. Serta memungkinkan zona perdagangan bebasa dan pelabuhan luput menjadi KEK dan mendapatkan fasilitas serupa dengan KEK, ” papar dia.

Sementara Penasihat Pengembangan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Erna Widiastuti mengatakan, secara berbagai kemudahan yang diatur pada UU Cipta Kerja, tentunya hendak memudahkan pihaknya melakukan pengembangan kawasan di KEK.

Artinya dengan begitu, dapat meningkatkan sokongan ekonomi bagi masyarakat sekitar & pemerintah melalui penciptaan lapangan order, penerimaan pajak daerah hingga investasi.