Perkiraan Pelanggaran Etik Firli Bahuri, Dewas KPK Pelajari Laporan ICW

Perkiraan Pelanggaran Etik Firli Bahuri, Dewas KPK Pelajari Laporan ICW

Perkiraan Pelanggaran Etik Firli Bahuri, Dewas KPK Pelajari Laporan ICW

JawaPos. com – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) mengaku sedang mempelajari laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), terkait dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Firli Bahuri dan Deputi Penindakan KPK, Karyoto. Kedua pejabat KPK itu dilaporkan ICW mengenai operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret pejabat Universitas Daerah Jakarta (UNJ) beberapa waktu cerai-berai.

“Masih dipelajari laporannya, ” kata anggota Dewas KPK Albertino Ho dikonfirmasi, Jumat (6/11).

Albertina menyampaikan, pihaknya masih mempertimbangkan akan memeriksa pihak pelapor maupun terlapor yakni Firli dan Karyoto. Laporan ICW itu berdasarkan petikan putusan pelanggaran ideal terhadap Plt Direktur Pengaduan Klub (Dumas) KPK, Aprizal beberapa zaman lalu. Aprizal sendiri telah dijatuhi sanksi etik ringan oleh Dewas KPK terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

“Berdasarkan petikan putusan APZ (Aprizal), diduga terdapat beberapa pengingkaran serius yang dilakukan oleh keduanya. ICW mencatat setidaknya terdapat 4 dugaan pelanggaran kode etik dengan terjadi, ” kata Kurnia, Senin (26/10).

Pertama, menurut ICW, Firli bersikukuh mengambil mendaulat penanganan yang saat itu dikerjakan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan & Kebudayaan. Padahal, menurut ICW, Aprizal sudah menjelaskan bahwa setelah awak pengaduan masyarakat melakukan pendampingan, ternyata tidak ditemukan adanya unsur pengelola negara.

“Sehingga, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf an UU KPK, maka tidak memungkinkan bagi KPK untuk menindaklanjuti kejadian tersebut, ” cetus Kurnia.

Kedua, sambung Kurnia, Firli menyebutkan dalam pendampingan yang dilakukan tim Dumas KPK terhadap Itjen Kemendikbud telah ditemukan aksi pidananya. Padahal Firli diduga tidak mengetahui kejadian sebenarnya. “Sehingga menjelma janggal jika Firli langsung begitu saja menyimpulkan adanya tindak pidana korupsi dan dapat ditangani sebab KPK, ” beber Kurnia.

Ketiga, Kurnia memandang, tindakan Firli dan Karyoto saat melahirkan surat perintah penyelidikan dan pelimpahan perkara ke Kepolisian diduga tak didahului dengan mekanisme gelar pasal di internal KPK. “Padahal, di aturan internal KPK telah diatur bahwa untuk dapat melakukan besar hal tersebut mesti didahului secara gelar perkara yang diikuti sebab stakeholder kedeputian penindakan serta para pimpinan KPK, ” ungkap Kurnia.

Keempat, lanjut Kurnia, tindakan Firli Bahuri mengambil alih penanganan yang dilakukan oleh Itjen Kemendikbud diduga atas inisiatif awak tanpa melibatkan atau pun mendengar masukan dari Pimpinan KPK lainnya. “Padahal Pasal 21 UU KPK menyebutkan bahwa pimpinan KPK berkelakuan kolektif kolegial, ” tegasnya.

Oleh karena itu, ICW mendesak agar Dewan Pengawas menyelenggarakan sidang dugaan pelanggaran kode nilai yang dilakukan oleh Firli Bahuri dan Karyoto. Diduga, kedua penguasa lembaga antirasuah itu melanggar kode etik.

Tindakan keduanya diduga melanggar Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (1) huruf c, Perkara 5 ayat (2) huruf a, Pasal 6 ayat (1) tulisan e, Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 bagian (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c Susunan Dewan Pengawas Nomor 2 Tarikh 2020 tentang Penegakan Kode Pandangan hidup dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.