Soal UMP 2021, Demokrat Desak Menaker Pertimbangkan Prinsip Keadilan

Soal UMP 2021, Demokrat Desak Menaker Pertimbangkan Prinsip Keadilan

Soal UMP 2021, Demokrat Desak Menaker Pertimbangkan Prinsip Keadilan

JawaPos. com –  Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari menilai, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah seharusnya memikirkan prinsip keadilan sebelum mengambil kesimpulan tidak menaikkan upah minimum pada tahun 2021.   Menurutnya, pemerintah terlalu menggeneralisasikan seolah-olah semua zona bisnis mengalami kesulitan selama pandemi Covid-19.

“Padahal tersedia beberapa sektor bisnis yang memetik keuntungan dan dapat dikatakan lestari eksis di masa pandemi Covid-19. Antara lain sektor bisnis sasaran dan minuman, penjualan kebutuhan topik, sektor kesehatan, usaha jasa pendidikan dan pelatihan, bisnis digital, serta agrobisnis, ” ujar Lucy kepada wartawan, Senin (2/11).

Menurut Lucy, Menaker seharusnya mampu memilah jenis usaha yang terdampak dan tidak terdampak Covid-19 jadi pijakan jenis usaha mana saja yang upahnya tetap dan mana yang dapat dinaikkan. Dengan sejenis, keputusan Menaker dapat berlaku dengan proporsional.

“Saya berharap Menaker mencabut Surat Edaran tersebut dan menggantinya dengan keputusan yang lebih proporsional, ” katanya.

Politikus Fraksi Partai Demokrat itu mengatakan, keputusan naik atau tidaknya upah minimum juga bisa diserahkan kepada setiap kepala wilayah dengan memperhatikan pemetaan perusahaan berdasarkan jenis usaha yang terdampak dan tidak terdampak pandemi Covid-19.

“Saya pikir denham menganjurkan kepada Gubernur akan lebih realistis mengingat kadar dampak pandemi Covid-19 di setiap provinsi berbeda, termasuk juga jenis usahanya.   Secara cara itu prinsip keadilan lebih terpenuhi baik bagi pengusaha maupun bagi pekerja, ” pungkasnya.

Diketahui, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida ‎Fauziyah menerbitkan surat informasi yang isinya adalah mengatur tentang penetapan upah minimum 2021 dalam masa pandemi Covid-19.

Dalam surat edaran tersebut disebutkan gubernur diminta menyesuaikan penetapan kadar upah minimum 2021 sama secara nilai upah minimum 2020. Artinya pemerintah tidak menaikan upah kecil. ‎