MPR: Sosialisasikan Esensi UU Cipta Kegiatan ke Semua Elemen Masyarakat

MPR: Sosialisasikan Esensi UU Cipta Kegiatan ke Semua Elemen Masyarakat

MPR: Sosialisasikan Esensi UU Cipta Kegiatan ke Semua Elemen Masyarakat

JawaPos. com – Ketua MPR RI Jelas Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah untuk terus berdialog dan menyosialisasikan dasar Undang-Undang (UU) Cipta Kerja pada semua elemen dan organisasi kemasyarakatan (Ormas).

Karena, menurutnya, dengan pendekatan dialogis atau koneksi dua arah yang konstruktif, haluan mulia dari UU Cipta Kegiatan ini pada akhirnya akan mampu dipahami oleh semua elemen klub.

“Saya mengapresiasi gagasan Presiden Joko Widodo mengutus Mensesneg Pratikno menyerahkan naskah UU Membikin Kerja kepada Pimpinan Nahdlatul Ustazah (NU), pimpinan Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Saya meminta para menteri juga menempuh sikap yang sama dan berdialog dengan elemen-elemen masyarakat lainnya untuk menyosialisasikan atau menjelaskan esensi UU Cipta Kerja tersebut, ’’ ujar Bamsoet di Jakarta, Senin (19/10).

Ketua DPR RI ke-20 ini berharap semua elemen kelompok dapat memahami tujuan UU Membuat Kerja. UU Cipta Kerja dibuat sebagai langkah pemerintah mengantisipasi mutasi dunia yang begitu cepat, khususnya di bidang ekonomi. Perubahan tersebut harus direspons negara dengan segera dan tepat melalui penciptaan kondisi berusaha yang kondusif dan bergaya saing.

“Untuk siap beradaptasi dengan perubahan dunia pada bidang ekonomi, aspek kemudahan berbisnis atau berusaha harus terus ditingkatkan efektivitasnya. Puluhan juta unit Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tak hanya harus diberdayakan, melainkan juga harus dilindungi agar bisa menjadi tuan di negaranya sendiri, ” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Nusantara ini menuturkan, sudah puluhan tarikh bangsa Indonesia berupaya memperbaiki ekosistem investasi. Namun, daya tarik Nusantara sebagai tujuan investasi asing sedang kalah dibanding Vietnam. Investor dalam negeri pun terus mengeluh sebab masih menerima perlakuan tidak sepatutnya dari oknum birokrat di pusat maupun daerah.

“Kalau semua hambatan itu tidak lekas dihilangkan, investasi baru tidak barangkali tumbuh. Kalau investasi tidak muncul, tak ada lapangan kerja dengan tersedia, ” ujar Bamsoet.

Agar tujuan strategis tersebut bisa dicapai, Kepala Badan Jaga Negara FKPPI ini menegaskan perlunya dilakukan penyederhanaan birokrasi. Peran dan fungsi birokrasi yang efektif dalam gilirannya akan memperbaiki dan meningkatkan kualitas ekosistem investasi.

“Ketika investasi terus berdatangan, lapangan kerja akan tercipta dengan sendirinya. Tingkat pengangguran menurun, perekonomian Nusantara pun akan tumbuh. Karena itulah UU yang baru ini diberi nama Cipta Kerja, ” mengakhiri Bamsoet.