Omnibus Law Ini Kepentingan Bangsa, Bukan Pengusaha

Omnibus Law Ini Kepentingan Bangsa, Bukan Pengusaha

Omnibus Law Ini Kepentingan Bangsa, Bukan Pengusaha

Banyak kabar yang menyebut bahwa kehadiran UU Cipta Kerja atau omnibus law sarat kepentingan pengusaha. Saya mau meluruskan bahwa berita-berita yang membicarakan bahwa tim perumus omnibus law dari pengusaha itu tidak benar. Pengusaha diajak berdiskusi oleh negeri saat draf itu sudah ada. Saat itu serikat pekerja juga diajak berdiskusi di zaman Pak Hanif (mantan Menaker Hanif Dhakiri).

—

Namun, yang lebih mendasar adalah harus dilihat mengapa tersedia undang-undang ini. Mengapa itu diperlukan? Saya tidak mencampuri proses kebijakan karena saya bukan politikus. Kami juga bukan anggota DPR. Tapi, saat ini mari kita cakap mengapa UU ini diperlukan dengan mengacu pada data-data. Kondisi sebelum Covid-19, jumlah penganggur resmi serasi dengan data yang dirilis Awak Pusat Statistik (BPS) mencapai 25 juta orang.

Kalau bicara angka pengangguran terbuka dengan disebut sudah turun, tetap saja jumlahnya 7 juta orang. Lalu, ada kategori pendatang baru, yakni mereka yang termasuk mahasiswa sempurna sekolah atau putus sekolah serta lainnya itu sekitar 2, 5 juta sampai 3 juta. Jika ditambah lagi kriteria setengah menganggur, jumlahnya 8 juta orang. Tersedia juga yang bekerja paro waktu sekitar 28 juta orang. Kalau dijumlah, semuanya sekitar 45, 8 juta. Kemudian, jika melihat masukan kemiskinan, ada sekitar 25 juta.

Lalu, menurut saya, jika kita mau jujur bicara mengenai esensi pemerintahan dan para-para wakil rakyat ini, yang paling pokok adalah menghapuskan kemiskinan. Bukan berebut kekuasaan siapa presiden siapa menteri, tapi berebut kekuasaan supaya sapa menyejahterahkan bangsa dengan menghapuskan kekurangan.

Setelah menghapuskan kekurangan, lalu meningkatkan kesejahteraan. Jadi, sayang kalau kita selalu tidak memakai kriteria bahwa inilah yang menjelma tolok ukur sukses atau tidaknya pemerintah. Saat ini kita masih jauh dari harapan.

Sejalan dengan itu, jika kita bicara tentang lapangan kerja, tetap diakui harus ada investasi. Investasi yang masuk, baik dari asing maupun dalam negeri, sangat diperlukan. Kalau di negara seperti kita lantas tidak ada lapangan kegiatan, bagaimana mau dijalankan?

Kondisi ini pun terjadi sebelum Covid-19. Kita lihat neraca perdagangan kekurangan, transaksi berjalan juga defisit, tanggapan pajak pun tidak tercapai. Ini berlangsung sejak zaman pemerintahan yang lalu. Ini akumulasi. Kita kudu bicara fair.

Kalau ingin menyelesaikan persoalan bangsa, yaitu menghapuskan kemiskinan dan meningkatkan ketenteraman, kita harus sepakat bahwa prakata lapangan kerja adalah hal yang penting dan harus dilakukan. Karena itu, jika ingin investasi merembes, diperlukan iklim investasi yang cantik. Jujur saja, dengan kondisi yang ada, yakni jika ada 79 UU yang bermasalah, lalu bakal diubah satu per satu, di dalam periode lima tahun pun tak akan rampung. Karena itu, diperlukanlah perubahan.

Saya tidak orang di bidang hukum, tapi ada kondisi di negara-negara asing, yakni sistem omnibus law. Dengan diubah bukan UU dibatalkan, tapi pasal yang bermasalah itu. Langsung, lahirlah omnibus law ini. Kalau prosesnya saat ini kurang sosialisasi, itu domain pemerintah dan DPR. Saya kira sampai di danau kita semua harus sepakat. Kita perlu lapangan pekerjaan. Yang membicarakan bahwa ini kepentingan pengusaha tak benar. Ini kepentingan bangsa.

Semestinya para politikus selalu harus melihat secara komprehensif serta fair. Dengan begitu, jangan selalu merasa ini kepentingan pengusaha. Tersebut tidak benar. Kalau ada yang bicara buruh dikorbankan, saya tanya pasal mana itu? Yang paling banyak disorot adalah persoalan pesangon, dari maksimal 32, 4 kamar menjadi 25 bulan. Itu terbagi menjadi 19 bulan pengusaha dan 6 bulan pemerintah, dalam wujud jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).

Mari kita lihat bertambah lanjut. Kalau lihat angka dibanding 32 berubah ke 25, kelihatannya buruh dirugikan. Tapi, mari kita lihat bahwa angka 32 dengan muncul itu benar atau tak? Jangan lupa, UU yang menyusun itu adalah UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan dibuat saat Megawati menjadi pemimpin. Pertanyaannya, dengan hitungan 32 itu, kita kompetitif atau tidak? Zaman memberikan angka 32 itu, daya dukung ekonomi kita mampu tak?

Jujur saja, angka 32 itu tertinggi di dunia. Yang bisa menyaingi hanya Sierra Leone dan Laos. Jadi, kalau angka 32 turun menjadi 25, itu berarti dari yang menyesatkan tinggi menjadi yang masih luhur juga. Karena itu, jika cuma melihat angka-angka tersebut, tentu tak fair.

Harus juga dilihat komponen lain bahwa tersedia tunjangan BPJS dan lainnya. Sungguh komponen di negara-negara maju juga tentu berbeda. Tapi, jangan selalu apabila pemerintah dan DPR menghasilkan kebijakan, lalu merasa tidak siap, lantas dibebankan kepada pengusaha. Pengusaha tentu tidak berani melawan. Tapi, kalau disuruh investasi, akan berpikir dua kali.

Itulah kondisi yang terjadi. Sampai tarikh lalu saja, kita melihat investasi yang masuk ke RI masih kurang. Masuknya justru ke Vietnam dan negara-negara lain. Kita orang-orang yang punya tanggung jawab moril, baik pemerintah, anggota dewan, politisi, maupun lainnya. Apakah keadaan ini mau dibiarkan? Itu saja, yuk dipikirkan baik-baik.

Tanpa lupa bahwa konstitusi kita memercayakan bahwa pemerintah wajib menyediakan lapangan kerja bagi seluruh rakyat Nusantara. Rakyat berhak mendapatkan pekerjaan yang layak, yaitu sektor formal. Nah, inilah yang tidak ada.

Jadi, 79 UU yang menghambat investasi itu dijadikan satu UU, yaitu omnibus law. Bahwa ada kekurangan dalam prosesnya, mari kita selesaikan baik-baik. Jika tidak ada omnibus law, mau laksana apa kondisi ekonomi RI tersebut? Belum lagi saat ini sedang ada persoalan Covid-19.

Disarikan dari diskusi ’’Polemik Pro-Kontra UU Cipta Kerja’’ di Jakarta Sabtu (10/10)


*) Anton J. Supit, Pengantara Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial

Saksikan video menarik beserta ini: