Month: September 2020

Kuartal-II, Realisasi Investasi IKFT Tembus Rp 32, 39 Triliun

Kuartal-II, Realisasi Investasi IKFT Tembus Rp 32, 39 Triliun

JawaPos. com – Pemerintah terus memacu kinerja pabrik kimia, farmasi, dan tekstil (IKFT). Sebab, sektor tersebut mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional. Khususnya, pada masa pandemi Covid-19 sekarang.

Dalam kuartal II tahun ini, kemampuan ekspor IKFT menyumbangkan USD 14, 59 miliar yang setara dengan Rp 215, 86 triliun. Realisasi investasinya menembus Rp 32, 39 triliun. Itu terdiri atas penanaman modal asing (PMA) Rp 20, 06 triliun dan penanaman pangkal dalam negeri (PMDN) Rp 12, 33 triliun.

Kendati investasi yang masuk ke daerah farmasi positif, alokasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 untuk penanganan kesehatan belum cukup. Besarannya berkisar Rp 25, 4 triliun. Prioritasnya adalah pemasokan vaksin Covid-19, sarana dan infrastruktur kesehatan, serta laboratorium.

“Memang perlu anggaran ekstra buat pengadaan vaksin Covid-19, ” ujar peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho Minggu (20/9).

Berdasar data Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, pemerintah sedangkan menjalin 10 kerja sama pemasokan vaksin. Tiga di antaranya bakal diproduksi di tanah air. Lupa satunya adalah vaksin Sinovac.

Andry memperkirakan, vaksin rampung dan mulai diproduksi masal memutar cepat pada akhir 2021 atau awal 2022. Nanti vaksin Sinovac dibanderol USD 25 (sekitar Rp 369 ribu). Setiap orang hendak membutuhkan dua dosis vaksin.

Jika minimal 70 obat jerih penduduk Indonesia (sekitar 176 juta jiwa) divaksin, kebutuhannya akan menyentuh 352 juta dosis vaksin. Oleh karena itu, dana yang dibutuhkan untuk pengadaan vaksin tidak akan cukup cuma dengan mengandalkan RAPBN 2021.

Menyimak 5 Langkah Memilih Pasangan yang Tepat

Menyimak 5 Langkah Memilih Pasangan yang Tepat

JawaPos. com – Gagal di dalam percintaan adalah hal yang wajar dan bisa menjadi pelajaran di dalam hidup. Pengalaman pahit tersebut bakal menjadi guru terbaik di kala depan.

Memang sulit untuk memilih pasangan yang betul-betul tepat dan terbaik. Setiap karakter pasti berharap bahwa orang tersebut adalah pasangan terakhir untuk kita. Sayangnya, belum tentu demikian.

Pakar Hubungan dari New York, MitziBockmann memberikan saran bagaimana memilih pasangan yang tepat. Menurutnya, setiap orang harus ingat kalau kita tidak selalu bisa memperoleh apa yang kita inginkan.

“Kadang-kadang, apa yang kita inginkan ternyata berbeda dari barang apa yang kita pikir, kita inginkan, tetapi mengetahui sebagian besar barang apa yang kita cari sejak mula adalah penting dalam memilih bagian, ” katanya seperti dilansir dari YourTango, Minggu (20/9).

1. Tahu Apa yang Diinginkan

Orang-orang selalu berkata bahwa mereka menginginkan seseorang yang menarik, lucu, cerdas, tenang secara finansial, dan lainnya. Hendak tetapi cobalah melihatnya dari bagian Anda. Bagaimana dia bisa tergiring jika Anda tak melakukan hal yang sama. Sehingga akan tercipta ketertarikan dua arah.

2. Belajar dari Era Lalu

Sejarah adalah pengalaman hidup. Coba cek lagi daftar beberapa mantan kesayangan terakhir yang Anda miliki. Pasti setidaknya ada satu kesamaan. Berpikirlah lebih keras apa yang salah? Misalnya dari semua mantan, tentu berselingkuh. Atau dari semua bekas pasti sering berbohong dan lainnya. Cobalah jangan memilih orang yang sama berulang kali dengan melaksanakan kesalahan yang sama berulang kali.

3. Jangan abaikan sinyal buruk

Sisi negatif seseorang bisa tampak sejak awal. Misalnya mereka rajin minum minuman keras atau menggunakan narkoba. Atau sisi buruk lainnya. Maka jika sudah mengetahui sisi negatifnya, lebih baik hindari daripada berharap dia akan berubah

4. Dengarkan petunjuk teman

Teman biasanya tahu bagaimana Anda seringkali dikecewakan oleh mantan pasangan. Tidak ada salahnya mendengar nasihat mereka.

5. Jangan takut sendirian

Salah satu alasan utama mengapa kita memilih orang yang lupa berulang kali adalah karena kita terlalu terburu-buru untuk memiliki bagian. Jangan pernah takut menjadi lajang atau sendirian. Daripada harus tergesagesa tetapi memiliki orang yang lupa.

Saksikan gambar menarik berikut ini:

Berlaku di Sungai Citarum, Remaja Perempuan Ditemukan Tewas

Berlaku di Sungai Citarum, Remaja Perempuan Ditemukan Tewas

JawaPos. com – Tim SAR gabungan berhasil menemukan cukup umur perempuan, Daryanti, 14, yang masuk di sungai Citarum, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban ditemukan di keadaan tidak bernyawa pada Sabtu (19/9) sekitar pukul 08. 05 WIB.

Kepala Pejabat Pencarian dan Pertolongan Jakarta selaku SAR Mission Coordinator (SMC) Hendra Sudirman mengatakan, korban ditemukan dalam radius 2 kilometer dari tempat tenggelam. Jenazah kemudian dibawa menuju rumah duka di Kampung Bojong RT 01/ RW 01 Desa 1 Desa Bojong Sari, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi.

“Korban akhirnya ditemukan pagi ini berkat sinergi dan kerjasama tim SAR gabungan yang tersedia di lapangan, selanjutnya korban kita serahkan kepada pihak keluarga buat dilakukan proses selanjutnya, ” prawacana Hendra.

Dia mengirimkan, pencarian terhadap korban dilakukan sejak Jumat (18/9). Korban terbawa arus sungai aakbat terpleset saat bermain bersama 6 orang temannya.

Warga yang melihat perihal tersebut sempat berusaha menolong. Namun, gagal. Korban pun langsung tenggelam terbawa arus sungai.

Setelah gagal menemukan korban kemarin, pagi tadi sekitar pukul 07. 00 WIB, operasi pencarian dilanjutkan. Pencarian dibagi menjadi 3 tempat. Regu pertama melakukan pencarian secara penyisiran menggunakan perahu karet menjejaki sungai Citarum sejauh 5 kilometer dari lokasi kejadian.

Kemudian regu kedua melakukan penyisiran dengan pengamatan secara visual melalui jalur darat sejauh 2 kilometer dari lokasi kejadian. Dan grup ketiga melakukan penyelaman apabila suasana sungai Citarum memungkinkan untuk diselami dengan radius 10 meter dari lokasi kejadian.

Kepala jam pencarian berjalan, akhirnya melahirkan hasil. Korban terlihat mengambang & langsung dievakuasi. Usai diperiksa, objek sudah dalam kondisi meninggal.

Menko Luhut Minta Gubernur Sediakan Tengah Karantina OTG di Hotel

Menko Luhut Minta Gubernur Sediakan Tengah Karantina OTG di Hotel

JawaPos. com – Pemerintah berupaya menekan penularan Covid-19 melalui penanganan pasien walaupun kategori Orang Tanpa Gejala (OTG). Menko Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan meminta para gubernur di 8 provinsi penyumbang angka terbesar penderita Covid 19 untuk menyediakan pusat-pusat karantina bagi pasien OTG maupun bergejala ringan untuk isolasi diri.

“Saya ingin agar itu dapat dirawat di pusat karantina supaya tidak berpotensi menularkan kepada keluarga mereka, ” kata Jubir Menko Marves Jodi Mahardi dalam keterangannya, Jumat (18/9).

Lokasi yang diusulkan menjadi pusat-pusat karantina, kata Jodi, adalah hotel bintang 2 atau 3. “Pak Menko minta para gubernur buat meniru langkah yang telah dilakukan oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan, pemanfaatan hotel untuk jadi tempat karantina dapat menjadi solusi terhadap tingginya okupansi ruang ICU di rumah sakit. “Tentang kesiapan hotel saya sudah berkoordinasi secara daerah, apabila anggaran daerah kurang kami bisa membantu untuk menyediakan dengan rekomendasi Puskesmas setempat, ” jelasnya.

Tak hanya dukungan untuk pusat karantina, Jodi menyebut, kepala BNPB juga diminta Menko Luhut untuk terus berlaku sama dengan daerah dalam melaksanakan disinfektan. “Pak Menko minta pak Doni untuk menyemprotkan disinfektan ke lokasi-lokasi keramaian setiap hari atau dua hari sekali, ” bebernya.

Lebih jauh Jodi juga mengatakan bahwa dalam Rakor bersama para kepala daerah, Menko Luhut juga meminta Kementerian Kesehatan untuk memastikan kebutuhan obat & terapi yang dibutuhkan untuk kesembuhan pasien-pasien covid-19, terutama yang berat. “Beliau ingin ada standar obat bagi pasien Covid 19 dalam semua daerah, misalnya berkolaborasi dengan RSPAD yang beliau tahu sudah bagus, ” imbuhnya.

Menurutnya, dalam rapat tersebut, Menko Luhut minta agar sampai akhir tahun pemerintah pusat dan wilayah fokus menangani Covid-19 sampai akhir tahun. Sebab, mustahil untuk menurunkan total jumlah penderita Covid sebelum vaksin atau obat Covid ditemukan tapi kalau kolaborasi antara negeri pusat, daerah, TNI dan Polri bisa dilakukan dengan sistematis oleh karena itu laju penambahan kasus dapat ditekan, angka kesembuhan dapat dinaikkan & angka kematian dapat diturunkan.

Sementara, khusus kepada abdi TNI dan Polri, Menko Luhut meminta agar operasi yustisi harus benar-benar dilaksanakan secara konsekuen serta disiplin.

“Menko Luhut juga menerima banyak masukan lantaran para Gubernur. Masukan tersebut kurun lain dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang meminta supaya ada penyamaan data penderita Covid antara pusat dan daerah biar tidak terjadi kesimpangsiuran data yang beredar di masyarakat, ” tutupnya.

Saksikan video menarik berikut ini:

Biar Ditentang, Menag Tetap Jalankan Rencana Penceramah Bersertifikat

Biar Ditentang, Menag Tetap Jalankan Rencana Penceramah Bersertifikat

JawaPos. com – Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi membuka Sosialisasi Program Bimtek Penceramah Agama Bersertifikat. Acara itu berlangsung offline dan online sejak Rabu (16/9) hingga ditutup dalam Jumat (18/9) besok dengan peluncuran resmi program Bimtek Penceramah Keyakinan Bersertifikat.

“Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan layanan bimbingan keagamaan melalui para penceramah, ” ujar Zainut di Jakarta di keterangan tertulis, Kamis (17/9).

Zainut juga menuturkan, kalender ini adalah bagian dari respon pemerintah dalam menyikapi isu-isu sebetulnya yang mengemuka di bidang keagamaan. Menurutnya, layanan keagamaan memiliki kedudukan strategis dalam kehidupan berbangsa serta bernegara.

Kemudian, katanya, program ini tidak hanya untuk meningkatkan dan menguatkan kompetensi orator agama dari aspek materi maupun metodologi.

“Program ini juga untuk meningkatkan pemahaman nilai-nilai moderasi beragama dalam wawasan kebangsaan, ” terangnya.

Sebelumnya, Direktur Penerangan Agama Islam Juraidi sebagai Panitia Pelaksana menjelaskan kaum rumusan terkait dengan program ini. Pertama, program ini bersifat manasuka, bukan mandatori. “Jadi sama seluruhnya tidak dipaksakan, ” tegasnya kurang waktu lalu.

Ke-2, program ini bukan sertifikasi orator. Ketiga, Bimtek Penceramah Agama islam, dilakukan oleh Kementerian Agama bergabung dengan MUI dan semua Ormas Islam. “Karena dari segi kepesertaan, kita akan minta kepada Ormas Islam untuk mengirimkan peserta untuk mengikuti Bimtek ini, tentu tersedia yang sifatnya perseorangan yang diundang, ” kata dia.

Keempat, program Bimtek Penceramah Pegangan tidak hanya dikembangkan dalam Agama Islam, tetapi seluruh agama. “Jadi akan ada program semacam tersebut juga di agama selain Agama islam, ” tandasnya.

Diketahui, Program Penceramah Bersertifikat atau sertifikasi penceramah ini menuai banyak penolakan dari berbagai kalangan. Salah satunya Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta Departemen Agama (Kemenag) menyudahi kontroversi sekitar sertifikasi penceramah yang tidak berguna.

“Karena rencana tersebut hanya menimbulkan keresahan, polemik, dan memicu penolakan oleh masyarakat umum, ” ujar HNW.

Munculnya program yang kontroversial tersebut kata HNW, sangatlah tidak tepat, terlebih dilakukan di tengah keprihatinan bangsa yang sedang tertimpa malang Covid-19. Kemunculuan program di tengah pandemi juga bertentangan dengan pernyataan Presiden Jokowi agar semua pihak fokus dan sibuk mengurusi pandemi Korona.

“Sekalipun saya setuju untuk terus mengarusutamakan ceramah dan laku Agama yang moderat tidak radikal dan menghadirkan rahmatan lil alamin, mestinya Menag & Kemenag memberikan keteladanan lebih dulu, bukan dengan mewacanakan sertifikasi, ” ujar HNW.

Apalagi, kata HNW, program yang kontroversial itu juga menghadirkan keresahan baik di kalangan Umat, dan tak membantu menghadirkan penguatan imunitas untuk atasi Covid-19.

Bertambah lanjut, HNW mengkritisi dan mengingatkan, bahwa program sertifikasi penceramah tak pernah muncul dalam program kerja maupun prioritas rencana kerja Departemen Agama beserta anggarannya yang disampaikan Kemenag ke DPR.   Makin, program ini juga belum pernah dibahas dan disetujui oleh premi VIII DPR RI.

Bahkan anehnya, sekalipun begitu seriusnya Menteri Agama dengan wacana program sertifikasi hingga konon melibatkan MUI, BNPT, dan BPIP, Dirjend Bimas Islam malah menyatakan program tersebut tidak punya konsekuensi apapun. Masa benar demikian, seharusnya Kemenag tak ngotot membuat program yang mengacaukan umat dan ditolak banyak bagian itu. Apalagi program dan anggarannya belum pernah disampaikan dan disetujui oleh DPR.

”Harusnya program kontroversial dan tak produktif seperti ini, dibatalkan saja. Biar Menag fokus melaksanakan program kegiatan prioritasnya serta berkontribusi maksimal atasi covid-19 melalui program-program di Kemenag, ” pungkasnya.

Masyarakat Kota Medan Keluhkan Banjir & Penataan Pasar

Masyarakat Kota Medan Keluhkan Banjir & Penataan Pasar

JawaPos. com – Penataan pasar dan pengendalian banjir menjadi sorotan warga Kota Medan. Itu berharap pemerintahan mendatang dapat melakukan penataan yang lebih baik.

Pengamat Ekonomi Perkotaan UIN Sumut Benjamin Gunawan menuturkan, bangsa sangat mengeluhkan kondisi banjir pada Kota Medan. Setiap hujan tiba, warga kerap direndam banjir. “Itulah yang dirasakan warga selama itu, ” ungkap Benjamin Gunawan pada JawaPos. com , Rabu (16/9).

Menurut Benjamin Gunawan, jika Kota Kawasan selalu banjir setiap hujan, maka itu berdampak pada perekonomian. Awak tidak bisa berusaha. Aktivitas ekonominya tidak berjalan.

“Pasar tradisional yang dikelola Pemko Daerah buruk, berbanding terbalik sekali yang dikelola swasta. Saya punya data, jika hujan turun di Zona, maka omzet pedagang langsung turun drastis, ” imbuhnya.

Baca juga: Pesan Anggota DPD asal Sumut untuk Bobby Nasution di Pilkada Medan

Dia tersua, pekerjaan rumah (PR) yang memutar mendasar bagi Pemkot Medan ke depan adalah bagaimana menata infrastruktur kota.

Pendapat Benjamin Gunawan ini sejalan dengan hasil survei yang dirilis City Research Center (CRC). Dalam survei itu menyatakan bahwa 64, 25 tip warga tidak puas dengan kemampuan Pemkot Medan dalam pengendalian banjir dan penataan pasar.

Maka dari itu, Benjamin Gunawan mendorong Pemkot Medan untuk bertambah memerhatikan penataan sampah, sungai yang tercemar, jalan berlubang, dan terhenti.

Baca juga: Tak Kunjung Diperbaiki, Jalan Ini Diblokade Warga Labuhan Medan

“Satu kejadian yang belum terlihat ada jalan untuk mengatasinya adalah minimnya jumlah jembatan di Medan. Padahal, jumlah sungai yang mengalir di Kota Medan banyak, ” tambahnya.

Di tempat lain, Pemimpin DPD Gerindra Sumut Gus Irawan Pasaribu menambahkan, pelayanan birokrasi dalam Pemkot Medan sangat dikeluhkan.

Denda Rp 250 Ribu Incar Pelanggar Protokol Kesehatan di Surabaya

Denda Rp 250 Ribu Incar Pelanggar Protokol Kesehatan di Surabaya

JawaPos. com – Pemkot Surabaya akhirnya menetapkan besaran denda bagi pelanggar aturan kesehatan (prokes). Nominal hukuman administratif itu cukup besar. Mencapai Rp 250 ribu. Warga yang kerap tidak mengenakan masker kini harus berpikir ulang dan meninggalkan istiadat buruk itu.

Semenjak pekan lalu, pemkot membahas implementasi hukuman denda itu dengan melibatkan sejumlah pakar. Mulai ahli epidemiologi, kesehatan, ekonomi, hingga hukum.

Garis besar regulasi tersebut sejatinya sudah tersusun. Namun, tersedia beberapa poin yang perlu digodok lebih dalam. Di antaranya, berapa besaran denda yang dikenakan. Selain itu, tata cara pembayaran azab.

Nah, kemarin (14/9) pemkot akhirnya mengambil keputusan. Menetapkan nominal denda yang wajib dibayarkan. Jumlahnya mengacu pada aturan negeri pusat dan provinsi.

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Irvan Widyanto menjelaskan, selangkah lagi denda bagi pelanggar aturan kesehatan diterapkan. Saat ini pemkot menuntaskan perwali itu. ’’Nominalnya kan sudah ada, ’’ ujarnya.

Besaran denda yang ditetapkan itu sesuai dengan aturan yang sudah diundangkan. Yaitu, Peraturan Gubernur (Pergub) No 53 Tahun 2020. Regulasi tersebut merujuk Instruksi Presiden (Inpres) No 6 Tahun 2020.

Di dalam kebiasaan itu, besaran denda dijelaskan detail. Perorangan yang melanggar protokol kesehatan tubuh dikenai beragam sanksi. Mulai keterangan, teguran, kerja sosial, hingga dam. Nah, nominal denda perorangan Rp 250 ribu.

Buat perusahaan yang tidak patuh protokol kesehatan, sanksi diberikan sesuai famili usaha. Contohnya, usaha mikro dikenai denda Rp 500 ribu, jalan kecil Rp 1 juta, jalan menengah Rp 5 juta, serta usaha skala besar Rp 25 juta.

Bagi karakter usaha yang belum jera, hukuman lebih berat bakal menanti. Yakni, denda yang besarnya dua kali lipat. Nominalnya lebih besar daripada pembayaran sanksi yang pertama.

Berbekal aturan tersebut, pemkot menyusun perwali. Irvan menjelaskan, penentuan besaran denda disesuaikan dengan pergub. ’’Tanpa pertimbangan pakar, ’’ ucapnya.

Lain halnya secara teknis pembayaran denda. Pertimbangan itu membutuhkan pandangan dari pakar kaidah. Tujuannya, menetapkan aturan pembayaran dam agar tidak menabrak aturan.

Irvan menambahkan, pertimbangan adat dari pakar sangat penting. Dalam dalamnya juga diatur tindakan pemkot bagi pelanggar dari luar kota. ’’Nanti ditentukan bagaimana teknis pembalasan denda warga dari luar kota, ’’ jelasnya.

Lantas kapan aturan tersebut diterapkan? Untuk hal itu, pemkot belum bisa memastikan. Sampai saat ini, pembahasan terus berjalan. ’’Secepatnya kami tuntaskan, ’’ tegasnya.

Tengah itu, Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara menjelaskan, mas denda bukan poin utama. Namun, dengan aturan itu, pemkot menyilakan warga untuk terus mematuhi prokes. ’’Agar Surabaya kembali hijau, ’’ lanjutnya.

Rencana pemerintah yang akan menerapkan sanksi denda bagi pelanggar prokes mendapat respons positif dari kalangan legislatif. Badan menilai sanksi sosial yang diterapkan selama ini belum bisa menyerahkan efek jera kepada para pelanggar. Karena itu, sanksi denda dianggap sebagai bentuk ketegasan pemerintah untuk menegakkan disiplin.

”Orang disuruh menyapu. Disuruh kerja dalam liponsos atau bahkan nyanyi serta joget. Tidak ada efek jeranya. Kalau denda, beda lagi nanti, ” kata anggota Komisi D DPRD Surabaya Badru Tamam.

Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah menambahkan, kalender pencegahan Covid-19 tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat selalu harus ikut mendukung. ”Sanksi kompensasi itu bagus karena pasti akan membuat orang berpikir ketika tak memakai masker atau melanggar protokol kesehatan yang lain, ” terangnya.

Saksikan video menarik berikut ini:

Jokowi Bahas Kapasitas RSD Wisma Olahragawan dan Hotel untuk Pasien Covid-19

Jokowi Bahas Kapasitas RSD Wisma Olahragawan dan Hotel untuk Pasien Covid-19

JawaPos. com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah akan menaikkan tempat isolasi bagi para karakter yang tertular virus Korona ataupun Covid-19. Salah satunya di rumah atlet Kemayoran.

“Pemerintah juga terus menambah tempat isolasi Covid-19 yang tanpa gejala serta yang bergejala ringan, ” ujar Jokowi dalam rapat kabinet pada Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9).

Menurut Jokowi, Sendi Sakit Darurat Wisma Atlit Kemayoran saat ini masih banyak dengan kosong. Sehingga masih bisa untuk menampung para pasien yang tertular virus Korona.

“Kita lihat di RS Darurat Wisma Atlit masih kosong bisa menampung 2. 581, masih punya bagian untuk gejala ringan, 858 di tower 6 dan 1. 723 di tower 7. Kemudian flat isolasi mandiri di wisma atlet kemayoran masih tersedia kapasitas 4. 863 di tower 4 serta tower 5, ” katanya.

Oleh sebab itu Jokowi memerintahkan kepada masyarakat untuk mengirimkan bahwa pemerintah akan terus menyediakan tempat isolasi bagi pasien-pasien Covid-19.

“Saya kira tersebut yang perlu terus disampaikan,   ada juga di Balai Pelatihan kesehatan di Ciloto juga 653 orang yang bisa ditampung di situ dan beberapa di balkes, ada di Batam, Semarang, Makassar terus disiapkan‎, ” ungkapnya.

Namun, untuk mengantisipasi, Jokowi juga ini sedang menyiapkan pusat karantina untuk pasien yang begejala ringan. Sehingga ‎si pasien tersebut juga tidak menularkan banyak bagian.

“Pemerintah juga menyiapakan pusat karantina untuk pasien bergejala ringan agar tidak melakukan isolasi mandiri, ini penting, yang berpotensi menularkan kepada keluarga, ” ujar Jokowi.

Karena itu, kata Jokowi, pemerintah juga sudah bekerja sama dengan para pengusaha hotel supaya tempatnya tersebut bisa dijadikan tempat untuk karantina bagi pasien dengan gejala ringan.

“Kita telah bekerjasama dengan hotel bintang 1 dan dua untuk menjadi fasilitas karantina. Itu tolong disampaikan ada 15 hotel bintang 2 dan 3 dalam Jakarta dengan kapasitas 3 ribu, ini kita telah bekerja sesuai dengan grup-grup hotel yang ada, ” katanya.

Lebih lanjut Jokowi mengatakan pemerintah ‎memastikan ketersediaan tempat tidur dan ICU di RS rujukan. Kemudian buat kasus-kasus yang berat Jokowi meminta kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto   segera melakukan audit dan koreksi mengenai protokol ketenteraman untuk tenaga kesehatan dan penderita di seluruh RS.

“Sehingga RS menjad betul menjelma tempat yang aman dan tidak menjadi klaster penyebaran Covid, ” pungkasnya.

Ketua WP KPK Siap Hadir di Agenda Vonis Sidang Etik

Ketua WP KPK Siap Hadir di Agenda Vonis Sidang Etik

JawaPos. com – Dewan Pengawas KPK menjadikan sidang putusan atas dugaan pelanggaran kode etik terhadap aparat antirasuah pada Selasa (15/9). Sidang tersebut menentukan nasib dari Ketua Medan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo.

Yudi Purnomo yang sudah mendapat seruan dari Dewas KPK pun menguatkan siap hadir pada sidang tersebut. Adapun sidang itu digelar dalam Gedung ACLC KPK, pukul 09. 00.

“Benar, beta sudah mendapatkan undangan dari Dewas KPK untuk menghadiri sidang putusan etik terhadap saya pada keadaan Selasa tanggal 15 September 2020 jam 09: 00 pagi berdiam di Gedung ACLC KPK, Ulama HR Rasuna Said Kav C-1, Jakarta Selatan, ” kata Yudi dalam keterangannya, Minggu (13/9).

Sebelumnya Yudi sudah mengikuti persidangan secara tertutup. Dalam sidang itu pun sejumlah saksi & ahli pun sudah dihadirkan.

Baca juga: WP KPK Tegaskan Plt Dumas Tak Melanggar Etik di dalam Kinerjanya

“Saya jadi hadir untuk mendengarkan putusan pandangan hidup yang bermula dari laporan pada saya ketika saya berjuang untuk membela penyidik KPK asal kepolisian yaitu Kompol Rossa Purbo Bekti agar tetap bisa bekerja dalam KPK, ” tegas Yudi.

Yudi diduga menyebarkan keterangan tidak benar. Yudi diduga mengabaikan kode etik dan pedoman temperamen “Integritas” pada Pasal 4 bagian (1) huruf o Peraturan Balai Pengawas KPK Nomor 02 Tarikh 2020.

Sidang vonis terhadap Yudi bersamaan dengan Kepala KPK Firli Bahuri. Hal tersebut sebelumnya dibenarkan oleh Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris.

Baca juga: WP KPK: Rossa Diberhentikan Tak Sesuai Prosedur

Syamsuddin Haris mengatakan, rencananya sidang putusan akan digelar pada Selasa, (15/9) pekan depan. Sidang putusan bersemangat terbuka dan dapat diketahui jemaah.

“Sudah selesai, status sidang putusan, selasa tgl 15 september jam 11. 00, ” kata Syamsuddin dikonfirmasi, Selasa (8/9).

Syamsuddin memastikan, sidang putusan dugaan gaya hidup kaya terkait penggunaan helikopter milik perusahaan swasta oleh Firli akan digelar terbuka. Sebab, selama proses penelitian saksi, sidang tersebut digelar mati. “Ya sidang putusan bersifat terbuka, ” pungkas Syamsuddin.

Saksikan video menarik berikut tersebut:

Inspeksi Pemkot Bogor, Bima Arya: Kebanyakan Warga Tak Paham Covid-19

Inspeksi Pemkot Bogor, Bima Arya: Kebanyakan Warga Tak Paham Covid-19

JawaPos. com – Wali Kota Bogor Bima Arya mengungkap fakta mengejutkan terkait kondisi masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Pemkot Bogor bersama-sama lembaga terkait, mendapatkan hasil kebanyakan warga tidak paham terkait Covid-19. Surver diketahui dilakukan kepada 21 ribu responden yang tersebar merembet di wilayah Kota Bogor.

“Mayoritas nggak paham apa itu Covid. Mayoritas warga merasa jauh dari Covid, (merasa) kecil kemungkinan terpapar, ” kata Bima dalam diskusi bertajuk ‘PSBB Sedang? ’, Sabtu (12/9).

Dari seluruh responden tersebut, 19 persen bahkan percaya dengan teori konspirasi Covid-19. Sedangkan 29 persen mengaku tidak percaya. “Dan 50 persen bingung bisa iya (percaya konspirasi), bisa enggak, ” jelas Bima.

Dalam survei ini juga didapati data kalau 90 persen warga terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. 40 obat jerih di antaranya bahkan kehilangan order.

Dari data itu, Bima menyimpulkan bahwa dampak pandemi kepada masyarakat sangat besar. Namun edukasi kepada warga sangat kecil. Dengan begitu, kebijakan lockdown minus memperhatikan ekonomi warga dianggap sangat tidak bijak.

“Kita belajar dari PSBB yang telah dilakukan beberapa bulan lalu. Utama personel harus kuat, satpol PP kita nggak sampai 200, TNI-Polri mampu atau enggak, ” cakap Bima.

“Keduanya, awak yang dipaksa di rumah kita bantu ekonominya bagaimana, APBD Bogor tidak cukup, provinsi, kementerian komit nggak? kan belum tentu. Maka banyak yang harus kita hitung, ” pungkasnya.

Arah dasar itu, Bima mendorong agar pemerintah daerah, organisasi-organisasi, dokter, had pemuka agama agar lebih masih memberikan edukasi kepada warga terkait Covid-19. Sehingga warga bisa bertambah mengerti langkah-langkah yang harus dijalankan selama pandemi berlangsung.