JawaPos. com – Pemerintah berupaya menekan penularan Covid-19 melalui penanganan pasien walaupun kategori Orang Tanpa Gejala (OTG). Menko Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan meminta para gubernur di 8 provinsi penyumbang angka terbesar penderita Covid 19 untuk menyediakan pusat-pusat karantina bagi pasien OTG maupun bergejala ringan untuk isolasi diri.

“Saya ingin agar itu dapat dirawat di pusat karantina supaya tidak berpotensi menularkan kepada keluarga mereka, ” kata Jubir Menko Marves Jodi Mahardi dalam keterangannya, Jumat (18/9).

Lokasi yang diusulkan menjadi pusat-pusat karantina, kata Jodi, adalah hotel bintang 2 atau 3. “Pak Menko minta para gubernur buat meniru langkah yang telah dilakukan oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan, pemanfaatan hotel untuk jadi tempat karantina dapat menjadi solusi terhadap tingginya okupansi ruang ICU di rumah sakit. “Tentang kesiapan hotel saya sudah berkoordinasi secara daerah, apabila anggaran daerah kurang kami bisa membantu untuk menyediakan dengan rekomendasi Puskesmas setempat, ” jelasnya.

Tak hanya dukungan untuk pusat karantina, Jodi menyebut, kepala BNPB juga diminta Menko Luhut untuk terus berlaku sama dengan daerah dalam melaksanakan disinfektan. “Pak Menko minta pak Doni untuk menyemprotkan disinfektan ke lokasi-lokasi keramaian setiap hari atau dua hari sekali, ” bebernya.

Lebih jauh Jodi juga mengatakan bahwa dalam Rakor bersama para kepala daerah, Menko Luhut juga meminta Kementerian Kesehatan untuk memastikan kebutuhan obat & terapi yang dibutuhkan untuk kesembuhan pasien-pasien covid-19, terutama yang berat. “Beliau ingin ada standar obat bagi pasien Covid 19 dalam semua daerah, misalnya berkolaborasi dengan RSPAD yang beliau tahu sudah bagus, ” imbuhnya.

Menurutnya, dalam rapat tersebut, Menko Luhut minta agar sampai akhir tahun pemerintah pusat dan wilayah fokus menangani Covid-19 sampai akhir tahun. Sebab, mustahil untuk menurunkan total jumlah penderita Covid sebelum vaksin atau obat Covid ditemukan tapi kalau kolaborasi antara negeri pusat, daerah, TNI dan Polri bisa dilakukan dengan sistematis oleh karena itu laju penambahan kasus dapat ditekan, angka kesembuhan dapat dinaikkan & angka kematian dapat diturunkan.

Sementara, khusus kepada abdi TNI dan Polri, Menko Luhut meminta agar operasi yustisi harus benar-benar dilaksanakan secara konsekuen serta disiplin.

“Menko Luhut juga menerima banyak masukan lantaran para Gubernur. Masukan tersebut kurun lain dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang meminta supaya ada penyamaan data penderita Covid antara pusat dan daerah biar tidak terjadi kesimpangsiuran data yang beredar di masyarakat, ” tutupnya.

Saksikan video menarik berikut ini: