Denda Rp 250 Ribu Incar Pelanggar Protokol Kesehatan di Surabaya

Denda Rp 250 Ribu Incar Pelanggar Protokol Kesehatan di Surabaya

Denda Rp 250 Ribu Incar Pelanggar Protokol Kesehatan di Surabaya

JawaPos. com – Pemkot Surabaya akhirnya menetapkan besaran denda bagi pelanggar aturan kesehatan (prokes). Nominal hukuman administratif itu cukup besar. Mencapai Rp 250 ribu. Warga yang kerap tidak mengenakan masker kini harus berpikir ulang dan meninggalkan istiadat buruk itu.

Semenjak pekan lalu, pemkot membahas implementasi hukuman denda itu dengan melibatkan sejumlah pakar. Mulai ahli epidemiologi, kesehatan, ekonomi, hingga hukum.

Garis besar regulasi tersebut sejatinya sudah tersusun. Namun, tersedia beberapa poin yang perlu digodok lebih dalam. Di antaranya, berapa besaran denda yang dikenakan. Selain itu, tata cara pembayaran azab.

Nah, kemarin (14/9) pemkot akhirnya mengambil keputusan. Menetapkan nominal denda yang wajib dibayarkan. Jumlahnya mengacu pada aturan negeri pusat dan provinsi.

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Irvan Widyanto menjelaskan, selangkah lagi denda bagi pelanggar aturan kesehatan diterapkan. Saat ini pemkot menuntaskan perwali itu. ’’Nominalnya kan sudah ada, ’’ ujarnya.

Besaran denda yang ditetapkan itu sesuai dengan aturan yang sudah diundangkan. Yaitu, Peraturan Gubernur (Pergub) No 53 Tahun 2020. Regulasi tersebut merujuk Instruksi Presiden (Inpres) No 6 Tahun 2020.

Di dalam kebiasaan itu, besaran denda dijelaskan detail. Perorangan yang melanggar protokol kesehatan tubuh dikenai beragam sanksi. Mulai keterangan, teguran, kerja sosial, hingga dam. Nah, nominal denda perorangan Rp 250 ribu.

Buat perusahaan yang tidak patuh protokol kesehatan, sanksi diberikan sesuai famili usaha. Contohnya, usaha mikro dikenai denda Rp 500 ribu, jalan kecil Rp 1 juta, jalan menengah Rp 5 juta, serta usaha skala besar Rp 25 juta.

Bagi karakter usaha yang belum jera, hukuman lebih berat bakal menanti. Yakni, denda yang besarnya dua kali lipat. Nominalnya lebih besar daripada pembayaran sanksi yang pertama.

Berbekal aturan tersebut, pemkot menyusun perwali. Irvan menjelaskan, penentuan besaran denda disesuaikan dengan pergub. ’’Tanpa pertimbangan pakar, ’’ ucapnya.

Lain halnya secara teknis pembayaran denda. Pertimbangan itu membutuhkan pandangan dari pakar kaidah. Tujuannya, menetapkan aturan pembayaran dam agar tidak menabrak aturan.

Irvan menambahkan, pertimbangan adat dari pakar sangat penting. Dalam dalamnya juga diatur tindakan pemkot bagi pelanggar dari luar kota. ’’Nanti ditentukan bagaimana teknis pembalasan denda warga dari luar kota, ’’ jelasnya.

Lantas kapan aturan tersebut diterapkan? Untuk hal itu, pemkot belum bisa memastikan. Sampai saat ini, pembahasan terus berjalan. ’’Secepatnya kami tuntaskan, ’’ tegasnya.

Tengah itu, Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara menjelaskan, mas denda bukan poin utama. Namun, dengan aturan itu, pemkot menyilakan warga untuk terus mematuhi prokes. ’’Agar Surabaya kembali hijau, ’’ lanjutnya.

Rencana pemerintah yang akan menerapkan sanksi denda bagi pelanggar prokes mendapat respons positif dari kalangan legislatif. Badan menilai sanksi sosial yang diterapkan selama ini belum bisa menyerahkan efek jera kepada para pelanggar. Karena itu, sanksi denda dianggap sebagai bentuk ketegasan pemerintah untuk menegakkan disiplin.

”Orang disuruh menyapu. Disuruh kerja dalam liponsos atau bahkan nyanyi serta joget. Tidak ada efek jeranya. Kalau denda, beda lagi nanti, ” kata anggota Komisi D DPRD Surabaya Badru Tamam.

Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah menambahkan, kalender pencegahan Covid-19 tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat selalu harus ikut mendukung. ”Sanksi kompensasi itu bagus karena pasti akan membuat orang berpikir ketika tak memakai masker atau melanggar protokol kesehatan yang lain, ” terangnya.

Saksikan video menarik berikut ini: