Airlangga Hartarto Target Turunkan Covid-19 sebelum Coblosan

Airlangga Hartarto Target Turunkan Covid-19 sebelum Coblosan

Airlangga Hartarto Target Turunkan Covid-19 sebelum Coblosan

JawaPos. com – Ketua Komisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Airlangga Hartarto memiliki target baru. Sebelum coblosan 9 Desember 2020, angka persebaran Covid-19 di beberapa provinsi harus turun.

Dari indikator warna yang semula merah menjadi kuning atau hijau.

Airlangga menjelaskan, pemerintah juga menyiapkan sokongan insentif daerah (DID) bagi pemda yang berhasil membuat daerahnya menjelma zona hijau. Insentif itu sedang dibahas Kementerian Dalam Negeri, Departemen Keuangan, dan Kementerian Kesehatan.

Saat ini ada delapan daerah yang berada dalam bagian zona merah. Yakni, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Semarang, Banjar, Dukuh Baru, Tabalong, Medan, dan Deli Serdang. ”Tentu hal yang perlu ditangani adalah di delapan daerah utama ini dipertimbangkan dibuatkan agenda DID yang memberikan insentif andaikata daerah itu terkonversi dari kuning menjadi hijau, ” ujarnya seusai rapat pleno di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (4/9).

Ketum Partai Golkar itu membaca, perkembangan Covid-19 secara global menyentuh 26. 121. 999 kasus, recovery rate 70, 4 persen, dan jumlah kematian 864. 618 dalam 215 negara terjangkit. Sementara itu, recovery rate Indonesia tercatat 71, 5 persen. ”Recovery rate Indonesia bertambah tinggi daripada global, ” imbuh dia.

Mengaji juga: Sembilan Praja Miliki Kasus Aktif Covid-19 pada Atas 1. 000

Strategi penanganan Covid-19 yang terus menjadi perhatian adalah gerakan 3M (memakai masker, mencuci tangan, & menjaga jarak) dan 3T (test, trace, dan treat).

Selain itu, strategi untuk menyandarkan tingkat kematian melalui peningkatan kemudahan dan kapasitas layanan kesehatan serta dukungan tenaga kesehatan. ”Kampanye murni gerakan 3M akan terus dilanjutkan, ” tambah Airlangga.

Kampanye memakai masker yang awalnya dilakukan sampai 6 September 2020 akan diteruskan secara lebih kekar. Sedangkan kampanye menjaga jarak dijalankan pada periode 7 September datang 6 Oktober 2020. ”Lalu, kampanye mencuci tangan dilaksanakan mulai tujuh Oktober hingga November 2020, ” tegas Airlangga.

Aksi parsial itu menindaklanjuti pertemuan yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka beberapa waktu berserakan. Saat itu presiden meminta biar sosialisasi dilakukan satu per utama dan dimulai dengan kampanye penggunaan masker. Disusul kampanye jaga jarak dan cuci tangan. Presiden menjelaskan, salah satu yang menjadi mengindahkan dalam penanganan Covid-19 adalah nilai kematian. Tingkat fatalitas Covid-19 pada Indonesia masih tergolong besar sekalipun pada awal bulan ini berharta di angka 4, 3 tip. ”Masih lebih tinggi dibandingkan secara fatality rate global yang beruang di angka 3, 36 komisi, ” ujarnya.

Patuh Jokowi, perlu ada upaya sungguh-sungguh untuk menekan tingkat fatalitas Covid-19. Karena itu, kelompok rentan dan kasus yang parah menjadi menghiraukan utama. Kasus-kasus berat langsung ditangani di RS. Kasus ringan dan sedang diisolasi di lokasi terbelah, seperti di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta.

Satgas Covid-19 segera membuka Tower 4 dan 5 di kompleks Wisma Olahragawan Kemayoran untuk menjadi hunian (flat) bagi warga yang akan menjalani isolasi mandiri.

Baca juga: 100 Dokter Gugur karena Covid-19, IDI Minta Diberi Perlindungan Ekstra

Rencana tersebut dilontarkan Pemimpin Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo, Jumat (4/9). Hunian itu diperuntukkan warga yang wadah tinggalnya tidak memenuhi standar untuk menjalani isolasi mandiri.

Wisma Tower 4 dan 5 bisa dioperasikan Selasa (8/9). Doni berharap kebutuhan air dan elektrik dapat disiapkan dengan baik jadi Tower 4 dan 5 mampu segera dioptimalkan.

Tengah itu, pendaftaran izin edar ramuan imunomodulator untuk pasien Covid-19 telah berjalan setengah bulan lebih. Tetapi, sampai saat ini belum tersedia tanda-tanda keluarnya izin edar lantaran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Kepala LIPI Laksana Tri Handoko menuturkan, pengkaji LIPI terus berkomunikasi dengan BPOM. ”Masih ada sebagian data yang harus diklarifikasi katanya, ” kata Handoko kemarin (6/9).

Dia menegaskan, yang diklarifikasi adalah data-data yang dilaporkan. Sampai zaman ini, tidak ada instruksi sebab BPOM untuk melakukan uji klinis ulang. Menurut Handoko, klarifikasi bukti itu penting karena terkait dengan kesimpulan ramuan obat yang diteliti tersebut sesuai klaim atau tak.

Namun, Handoko tidak bersedia menyampaikan klaim-klaim ramuan obat itu. Dia meminta masyarakat menunggui hasil dari BPOM. ”Kita tidak buru-buru (sampaikan klaim, Red) supaya benar prosesnya dan tidak membuat heboh, ” jelasnya.

Saksikan video menarik berikut ini: