NISTA Setuju Sikap Jaksa Tolak Permohonan PK Djoko Tjandra

NISTA Setuju Sikap Jaksa Tolak Permohonan PK Djoko Tjandra

JawaPos. com – Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menilai langkah jaksa yang enggan menandatangani berkas persidangan Peninjauan Kembali (PK) Djoko Tjandra dinilai merupakan hal yang tepat. Seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tak meneruskannya ke Mahkamah Agung (MA), karena buronan kasus hak tagih Bank Bali itu tidak ada ke persidangan.

“Setuju dengan jaksa, mestinya (PN Jaksel) tidak mengirim permohonan PK ke MA. Karena orangnya tidak siap di persidangan, ” kata Pemimpin MAKI, Boyamin Saiman dikonfirmasi, Selasa (28/7).

Boyamin dengan sejak awal vokal dalam sengkarut kasus Djoko Tjandra sangat menyesalkan jika PN Jaksel meneruskan aplikasi PK ke MA. Sebab semenjak awal proses persidangan Djoko Tjandra tidak pernah beritikad baik untuk hadir.

Terlebih Djoko Tjandra melalui tim kuasa hukumnya, Andi Putra Kusuma sempat meminta agar persidangan dapat dilakukan secara daring. Namun, hal ini dinilai bentuk penghinaan terhadap pengadilan.

“Djoko Tjandra dengan ulahnya selama ini telah mencederai menikmati keadilan rakyat, karena mempertontonkan lembaga tidak berlaku bagi orang sugih, ” cetus Boyamin.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menolak sikap Majelis Hakim Meja hijau Negeri Jakarta Selatan yang berpikir meneruskan berkas permohonan Peninjauan Balik (PK) terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra. Perlawanan itu ditunjukkan dengan tidak mengesahkan berkas acara penolakan.

Usai persidangan, Majelis Hakim menodong Jaksa dan kuasa hukum untuk menandatangani berkas acara persidangan. Karena terdapat klausul ‘berkas perkara mau diteruskan sesuai peraturan yang berlaku’.

“Persidangan hari itu yang jelas tim Jaksa menentang menandatangani berita acara terakhir karena jelas sikap kita sidang PK sesuai SEMA Nomor 1 Tarikh 2012 dan SEMA Nomor 4 tahun 2016 menyatakan kewajiban benduan harus hadir. Kalau tidak tampil, harus ditolak, ” kata Jaksa Ridwan Ismawanta di PN Jaksel, Senin (27/7).

“Tapi ternyata di berita acara persidangan tadi terungkap tertulis satu klausul akan diteruskan sesuai dengan keyakinan peraturan perundang-undangan. Itu yang awak tolak, makanya kami menolak tanda tangan berita acara persidangan, ” sambungnya.

Ridwan menduga, PN Jaksel berencana meneruskan berkas urusan permohonan Peninjauan Kembali (PK) Djoko Tjandra ke Mahkamah Agung (MA). Padahal dengan ketidakhadiran Djoko Tjandra, Hakim bisa tidak meneruskan tuntutan PK buronan negara itu.

“Ada klausul yang membuktikan perkara ini akan diteruskan sesuai Perundang-undangan yg berlaku. Artinya kan bisa juga dikirim ke MA oleh PN. Kita juga membangun tahu, tanpa kehadiran terpidana, harusnya ditolak, ” tegasnya.

Sementara itu, tim kuasa lembaga Djoko Tjandra, Andi Putra Sari mengaku tidak mendengar pernyataan Ketua PN Jaksel untuk meneruskan permohonan PK yang dilayangkan kliennya. “Nggak ada statment bahwa berkas tersebut akan dilanjutkan ke MA, ” ujar Andi.

Andi menyebut, sidang permohonan PK Djoko Tjandra sudah selesai di PN Jaksel. Dia mengklaim, tidak melihat klausul perkara kliennya dilanjutkan ke MA.

“Sidangnya lengkap sampai di sini. Saya nggak baca statment apa pun bahwa perkara ini akan dilanjutkan ke MA atau diproses dalam informasi acara tadi. Makanya saya sendiri nggak tahu poin mana gerangan yang jadi keberatannya jaksa, ” pungkasnya.