IBC Dukung Langkah Erick Gandeng KPK Awasi Dana PEN di BUMN

IBC Dukung Langkah Erick Gandeng KPK Awasi Dana PEN di BUMN

IBC Dukung Langkah Erick Gandeng KPK Awasi Dana PEN di BUMN

JawaPos. com – Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Roy Tenteram mengatakan, langkah menteri BUMN Erick Thohir menggandeng KPK dalam menguasai dana program PEN patut dibantu. Pasalnya, langkah ini diperlukan untuk menjaga anggaran agar realisasinya benar sasaran.

“Namun cara ini perlu diwujudkan secara sistemik dalam sebuah sistem. Sehingga dan tidak disalah gunakan oknum tertentu, ” ujar Roy dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/7).

Menurut Roy, dana PEN itu penting untuk disalurkan kepada BUMN yang bersentuhan langsung dengan cara memperkuat pemulihan dan ketahanan ekonomi nasional.

“Ekonomi produktif itu penting, juga diarahkan tahu BUMN-BUMN yang sehat secara keuangan jangan sampai diarahkan kepada BUMN yang sebenarnya tidak sehat, ” katanya.

Karena itu, Roy menambahkan, perlu adanya keterbukaan dalam pembenahan sistem di pada manajemen BUMN. Sebab salah kepala sistem pencegahan korupsi adalah adanya aturan untuk mencegah terjadinya conflict of interest atau konflik relevansi.

“Conflict of interest itu yang antara lain tiba dari pengadaan barang dan uluran tangan di BUMN, kemudian penempatan pejabat-pejabat di BUMN, dan juga keterbukaan laporan keuangan, nah ini membangun penting, ” imbuhnya.

Selain itu, Roy juga menyuarakan, BUMN sebaiknya didorong untuk lebih terbuka menyangkut tata kelola perusahaan kepada masyarakat. Karenanya pelu pula dibangun sistem yang pencegahan yang baik.

“Misal di hal ini sistem rekrutmen dengan melibatkan beberapa pihak yang maksudnya menghindari konflik kepentingan, ” ungkapnya.

Roy berharap dengan pelibatan KPK maka dana PEN benar-benar akuntable dan tepat sarasaran dalam pengelolaanya sehingga berdampak di dalam penguatan pertumbuhan ekonomi nasional. Sekali lalu menepis kekhawatiran publik tentang pengelolaan PEN jatuhnya ke BUMN yang tidak kompeten.

“Anggaran atau uang rakyat yang dikelola BUMN ini harusnya bisa ke depan lebih prodiktf tidak ada kolusi dan juga bisa berpengaruh pada memperkuat perekonomian, ” tuturnya.

Sementara itu, Staf Khusus BUMN Arya Sinulingga mengutarakan, pendampingan dari KPK ini diperuntukkan agar dana-dana yang dikucurkan sebab pemerintah kepada BUMN ini mampu dikelola dan disalurkan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan dengan berlaku.

“Minta dibanding KPK untuk bisa memberikan pendampingan supaya dana-dana yang diberikan negara kepada BUMN bisa disalurkan mampu digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tak melanggar dasar. Harapannya penggunaan anggaran bisa dikawal dengan baik, ” tutur Arya