ICW Soroti Kasus Dugaan Suap Gubernur Papua Barat pada eks Anggota KPU

ICW Soroti Kasus Dugaan Suap Gubernur Papua Barat pada eks Anggota KPU

ICW Soroti Kasus Dugaan Suap Gubernur Papua Barat pada eks Anggota KPU

JawaPos. com – Indonesia Corruption Watch (ICW) ikut menyororti pengungkapan kasus dugaan suap Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan kepada mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Nilai suapnya Rp 500 Juta.

Sangkaan suap itu muncul dari petunjuk saksi Sekretaris KPUD Papua Barat dalam persidangan yang menyebut adanya aliran dana Rp 500 juta dari Dominggus ke Wahyu.

Merespons hal itu, Peneliti ICW Tama Satrya Langkun mendesak agar segera dilakukan konfirmasi dengan harus digali oleh penuntut ijmal. Sehingga, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nantinya bisa melakukan pendalaman agar proses pengadilan berjalan maksimal

Diketahui, Wahyu beserta kader PDI Perjuangan Agustiani Tio Fridelina saat ini sedang diadili terkait dugaan suap yang dilakukan politisi Harun Masiku dalam urusan Pergantian Antar Waktu (PAW) bagian DPR RI dapil Sumatera Daksina.

Dalam dakwaan pada Pengadilan Tipikor Jakarta bulan Mei lalu, JPU Takdir Suhan mengecap bahwa selain suap dari Harun Masiku, terdakwa Wahyu Setiawan serupa diduga menerima gratifikasi dari Gubernur Dominggus terkait proses seleksi bagian KPUD Papua Barat.

Dakwaan JPU diperkuat oleh keterangan Sekretaris KPUD Papua Barat Rosa Muhammad Thamrin Payapo dalam persidangan yang digelar Jumat (9/7). Selain mengaku menerima dana dari Gubernur Dominggus melalui ajudan, Thamrin juga mengaku dialah yang mentransfer simpanan setengah miliar itu kepada Wahyu lewat rekening milik istri sepupunya.

Penyebutan nama Gubernur Dominggus dalam persidangan itu lalu menyulut reaksi dari sebagian kalangan masyarakat Papua Barat. Beberapa aktivis pemuda setempat menyayangkan penuntut umum KPK yang mereka anggap sudah melakukan kriminalisasi dan melanggar asas praduga tak bersalah, karena mengungkap nama Gubernur Dominggus tanpa klarifikasi terlebih dahulu.

Menanggapi pertanyaan seputar kemungkinan persidangan Wahyu Setiawan menyeret tersangka lain, Tama mengatakan, hal itu tergantung dalil-dalil putusan dan pertimbangan majelis hakim dalam kasus Masiku.

”Apakah fakta-fakta persidangan bisa menjadi pertimbangan yang perlu ditindaklanjuti, jadi bisa menjadi dasar bagi KPK untuk membuka proses penyelidikan pertama terhadap si A atau si B, ” ujar Tama di dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (15/7).

Karena yang sahih, lanjut Tama, bisa ada pengkajian baru dengan tersangka baru, namun prosesnya tetap harus dilalui terlebih dalulu. Tidak bisa langsung.

”Tetap harus ada petunjuk majelis hakim yang mendalilkan perlunya penyelidikan baru di persidangan, ” ujarnya.

Karena tersebut, menurut Tama, semua tergantung pada jaksa. Apakah keterangan saksi (Sekretaris KPUD Papua Barat) perlu didalami atau tidak. Kalau informasinya persis, jaksa tentu akan meminta keterangan saksi-saksi lain untuk pendalaman.

”Jadi, sekali lagi, itu tidak ada kaitan dengan pengingkaran (yang disebut dilakukan KPK) kepada asas praduga tak bersalah. Namun untuk memulai penyelidikan baru, lestari harus melalui putusan pengadilan secara dalil-dalil pertimbangan yang kuat, ” pungkas Tama.

Terpisah, pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji meyakini, KPK akan menyelidiki setiap kasus dugaan korupsi dengan muncul dalam fakta persidangan. Hal itu mengingat lembaga anti-rasuah tersebut sudah terbiasa mengungkap tindak kejahatan korupsi yang faktanya muncul di persidangan.

”KPK lazimnya sangat responsif terhadap fakta-fakta dan hasil kesaksian di persidangan, ” tuturnya.

Ditambahkan, bukti persidangan merupakan bagian dari pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan) untuk KPK. Karena masih perlu dibuktikan melalui penyelidikan guna mencari sebesar alat bukti yang cukup.

”Keterangan terdakwa maupun saksi dalam persidangan itu perlu di- cross check examination dari bagian hukum pidana untuk dinilai keabsahan dan legitimasi keterangannya, ” terang Indriyanto.

Saksikan video menarik berikut ini: