Menteri PANRB Tjahjo Kumolo Cabut Pembatasan Perjalanan Dinas untuk ASN

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo Cabut Pembatasan Perjalanan Dinas untuk ASN

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo Cabut Pembatasan Perjalanan Dinas untuk ASN

JawaPos. com – Aparatur sipil negara (ASN) mendapat angin segar di pusat pandemi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo mencabut larangan kegiatan perjalanan dinas bagi ASN.

Dengan adanya pencabutan itu, kedepannya ASN diperbolehkan melakukan perjalanan dinas. “Sepanjang memenuhi beberapa persyaratan terbatas, ” tutur Men-PANRB Tjahjo Kumolo Selasa (14/7).

Adapun ketentuan ASN untuk melakukan penjelajahan dinas adalah, mereka harus memiliki surat tugas yang ditandatangani penguasa setingkat eselon II atau besar kantor.

Lalu, mengindahkan status penyebaran Covid-19 di daerah tujuan perjalanan dinas berdasarkan peta zonasi risiko Covid-19. Hingga kebijakan pemerintah daerah asal dan bahan perjalanan dinas terkait pembatasan keluar/masuk orang.

Ketentuan menyelenggarakan perjalanan dinas untuk ASN ini diatur dalam Surat Edaran Gajah PAN-RB No. 64/2020 tentang Kesibukan Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Biasa Baru.

Tjahjo menodong, dalam pelaksanaan perjalanan dinas ASN, pejabat pembina kepegawaian (PPK) kudu memastikan penugasan dan penerbitan tulisan tugas perjalanan dinas dilakukan dengan selektif dan akuntabel. Lebih dibanding itu, para pejabat wajib memerhatikan tingkat urgensi dari perjalanan jawatan tersebut.

Mantan Sekjen PDIP itu menegaskan, jika terdapat ASN yang melanggar, maka dikenai sanksi. Sanksi tersebut disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 53/2010 mengenai Disiplin PNS dan Peraturan Negeri Nomor 49 Tahun 2018 mengenai Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Di bagian lain, Tjahjo juga menyinnggung soal sistem sif bagi instansi pemerintah. Dia meminta agar dilakukan penyerasian jam kerja selama tatanan lazim baru. Tujuannya, mengurangi penumpukan penumpang di satu waktu. Sehingga sanggup menerapkan physical distancing sesuai Surat Edaran (SE) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

“Khususnya untuk ASN dalam Instansi Pemerintah di Wilayah Jabodetabek, ” ujar Mantan Menteri Pada Negeri tersebut. Dia meminta, pola kerja diatur sesuai dengan persyaratan atau kriteria yang ditetapkan di dalam SE Menteri PANRB No. 58/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai ASN dalam Tatanan Normal Baru.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa jumlah pegawai yang hidup dalam sif diatur secara harmonis mendekati perbandingan 50: 50. Penggolongan jam kerja antarsif wajib dikerjakan dengan jeda minimal 3 tanda. Sif pertama masuk antara memukul 07. 00-07. 30 WIB & pulang antara pukul 15. 00-15. 30 WIB. Shift kedua, menghunjam antara pukul 10. 00-10. 30 WIB dan pulang sekitar jam 18. 00-18. 30 WIB.

Pengaturan jam kerja itu juga harus diikuti dengan optimalisasi penerapan bekerja dari rumah (WFH) dan keselamatan bagi kelompok sensitif. Penyusunan dan penerapan teknis operasional jam kerja oleh masing-masing instansi dilaksanakan dengan tetap menjalankan adat kesehatan.

Seluruh kegiatan tersebut wajib dilaporkan evaluasinya pada Menteri PANRB pada setiap hari Jumat. “Wajib melaporkannya ke hamba secara tertulis setiap Jumat, selambatnya pukul 16. 00 WIB, ” pungkasnya.

Saksikan video menarik berikut ini: