Perkara UU Perlindungan PMI, BP2MI serta Kemenaker Harus Sepemahaman

Perkara UU Perlindungan PMI, BP2MI serta Kemenaker Harus Sepemahaman

Perkara UU Perlindungan PMI, BP2MI serta Kemenaker Harus Sepemahaman

JawaPos. com – Himpunan Pengusaha Jasa Penempatan Gaya Kerja Indonesia (HIMSATAKI) meyoroti pengamalan teknis operasional sistem pelindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Karena itu, organisasi yang diketuai oleh Tegap Hardjadmo itu meminta Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani melakukan sinkronisasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Sebelumnya, dua uni yakni Asosiasi Perusahaan Jasa Gaya Kerja Indonesia (APJATI) dan Gabungan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Nusantara (ASPATAKI) mendukung kebijakan Benny Ramdhani, untuk melaksanakan amanat UU 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, khususnya tentang pembiayaan.

Dalam UU itu Pada Bab 30 ayat 1 disebutkan, Pekerja Migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan. Sementara ayat dua disebutkan, ketentuan lebih lanjut menimpa biaya penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Sistem Kepala Badan.

Kuat menjelaskan, sikap dari HIMSATAKI bukan tidak mendukung atas kebijakan Besar BP2MI tersebut, akan tetapi dia menilai, sebagaimana tertera dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Nusantara, frasa Pasal 30 adalah lulus jelas.

“Hal itu bermakna bahwa pembentuk undang-undang memandang rumusan norma dalam batang tubuh tidak perlu diperjelas lagi sebab dianggap sudah jelas, ” sirih Tegap dalam keterangan tertulisnya di JawaPos. com, Selasa (9/6).

Menurut Tegap, tidak ada salahnya BP2MI melihat dan mencari referensi tentang dokumen-dokumen pembahasan, naskah akademik, atau sistematika undang-undang mengenai pasal tersebut agar tidak terjadi salah penafsiran atas pasal tersebut.

Karena dalam penafsirannya, UU tersebut secara logika berada dan saling berhubungan antara mulia dengan lainnya, yakni mewujudkan satuan yang melahirkan pendelegasian kewenangan buat mengatur lebih lanjut sesuatu peristiwa dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Awak yang tujuannya adalah melindungi PMI atau calon PMI dan keluargaya sebagai subjek, dan bukan wujud.

“Karena itu tak ada salahnya BP2MI melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan kementerian terpaut dalam pelaksanaan dari UU tersebut, ” tuturnya.

Bertambah lanjut, Tegap berharap, kebijakan dengan dikeluarkan dalam penyelengaraan dan pengamalan UU tersebut berjalan cepat, berintegritas, netral, transparan dan akuntabel.

“Karena pada prinsipnya HIMSATAKI mendukung, namun perlu disertai evaluasi dan audit terhadap proses penempatan dan perlindungan yang berjalan masa ini, ” ujarnya.

Menuturnya, mempertimbangkan bahwa masing-masing negara penempatan memiliki kebijakan yang berbeda terkait pembebanan biaya rekrutmen bagi pemberi kerja serta persaingan dengan negara pengirim lainnya.

“Seperti jenis jabatan pekerjaan untuk calon PMI yang berbeda tata biayanya, berbeda antara bekerja pada perseorangan dan badan hukum, bertentangan antara low skill, semi-skilled & skilled, ” urainya.

Ia juga mendeesak ada transparansi dalam menyusun biaya penempatan sehingga pembebanan biaya kepada siapapun dianggap adil.